Dirjen Hubdat Aan Suhanan Percepat Transportasi Massal Inklusif Melalui Poyek MASTRAN
Pengembangan sistem BRT dalam proyek MASTRAN saat ini mencakup wilayah Mebidang dan Cekungan Bandung.
Majalah Intra, Jakarta – Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan tengah mempercepat pembangunan sistem transportasi massal berbasis jalan yang inklusif dan terintegrasi di sejumlah kota di Indonesia melalui program pengembangan sistem angkutan umum massal (MASTRAN Project).
Aan Suhanan mengatakan, program yang pendanaannya didukung Bank Dunia dan Agence Française de Développement (AFD) itu penting dalam mendorong perubahan kebiasaan masyarakat dari menggunakan transportasi pribadi ke transportasi umum di kota metropolitan.
“Seperti di Medan dan Bandung yang menjadi lokasi pengembangan pilot project BRT (Bus Rapid Transit),” kata Aan Suhanan saat membuka kegiatan tinjauan tengah semester atau mid term review (MTR) Mission MASTRAN Project di Jakarta, Senin (17/6/2025).
Kegiatan tersebut, kata dia, menjadi momentum untuk meninjau capaian serta memperkuat kerja sama antarpemangku kepentingan dalam memastikan proyek berjalan efektif.
Menurut Aan, melalui MTR pelaksanaan proyek dapat berjalan sesuai rencana dengan mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan langkah perbaikan sehingga kegiatan tetap berjalan di jalur yang tepat dan terarah.
“Program pengembangan sistem angkutan umum massal itu sudah dimulai pada 2022 dan sempat mengalami keterlambatan selama tiga tahun akibat sejumlah kendala di awal,” ujar dia.
Melalui MTR, kata dia, pemerintah optimistis hambatan dapat diatasi melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, sehingga solusi ditemukan dan proyek ditargetkan selesai tepat waktu pada tahun 2027.
Aan mengatakan, sejak pinjaman dinyatakan efektif pada 13 Oktober 2023, MASTRAN Project telah mengalami kemajuan yang signifikan di antaranya penandatanganan nota kesepakatan untuk wilayah Mebidang (Medan, Binjai, Deli Serdang) pada 16 Oktober 2023 dan penandatanganan nota kesepakatan wilayah Cekungan Bandung pada 7 Maret 2024.
“Langkah itu merupakan pondasi utama yang akan menjamin kerja sama berkelanjutan antara kementerian, pemerintah provinsi dan kota/kabupaten,” ucapnya.
Sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Aan menjelaskan pengembangan sistem transportasi massal serupa rencananya akan diperluas ke tujuh kota lainnya setelah proyek yang saat ini tengah berjalan dapat diselesaikan dengan baik.
Diketahui, pengembangan sistem BRT dalam proyek MASTRAN saat ini mencakup wilayah Mebidang dan Cekungan Bandung. Di wilayah Mebidang, akan memiliki 527 unit bus dengan 21 kilometer dedicated lane, 32 stasiun BRT, dan 448 bus stop.
Sementara di Cekungan Bandung, sistem akan dilengkapi 579 unit bus, 21 kilometer jalur khusus (dedicated lane), 34 stasiun BRT, serta 768 bus stop di luar koridor utama.
Seluruh pengembangan ini diharapkan dapat memperluas aksesibilitas dan meningkatkan kualitas layanan transportasi massal di kedua wilayah tersebut.
Direktur Angkutan Jalan Ditjen Hubdat Muiz Thohir yang juga Ketua Project Implementation Unit (PIU) MASTRAN mengatakan, memiliki komitmen untuk memperkuat koordinasi dengan semua pemangku kepentingan melalui upaya percepatan penyelesaian proyek yang difokuskan pada penyelesaian desain detail teknis atau detail engineering design (DED).
Selain itu, kata dia, mempercepat proses tender serta percepatan pelaksanaan konstruksi di Bandung dan Medan.
“Ditjen Hubdat juga memfasilitasi skema pembiayaan alternatif seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan kerja sama pembiayaan (cost-sharing) APBN-APBD untuk pengadaan armada bus,” kata Muiz.
