Menteri PKP Maruarar Sirait Ajukan Permohonan Audit untuk Perbaikan Tata Kelola
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PKP untuk menjaga tata kelola yang baik (good governance) dalam pembangunan perumahan rakyat.
Majalah Intra, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan jajaran Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di kantor BPK, Jakarta, Senin (17/2/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Ara, sapaannya, meminta permohonan audit atas program dan kebijakan strategis di sektor perumahan dan permukiman guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.
Menteri Ara mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PKP untuk menjaga tata kelola yang baik (good governance) dalam pembangunan perumahan rakyat, terutama dalam program-program yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk sektor perumahan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami secara proaktif meminta BPK untuk melakukan audit dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan,” ujar Menteri Ara.
Ia mengatakan, Kementerian PKP memiliki target yang besar dalam menjalankan Program 3 Juta Rumah. Setiap Ditjen juga dibebankan target yang sama untuk merealisasikan program tersebut. Tidak bisa dipungkiri, menurut Menteri Ara Target yang besar ini juga penuh dengan risiko yang harus dipikirkan sehingga ke depan bisa membuahkan hasil yang lebih baik.
“Kami mohon BPK untuk melakukan audit pada pembangunan yang telah kami lakukan. Bisa audit pembangunan rumah susun, rumah khusus, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, dan sebagainya. Supaya kami bekerja dengan lebih fair,” ucap Menteri Ara.
Terakhir, Menteri Ara menyampaikan terima kasih kepada Bapak Haerul Saleh, Pimpinan BPK RI dan jajaran, yang telah memberikan waktu untuk berdiskusi panjang mengenai pembiayaan perumahan, FLPP, rumah susun, efisiensi anggaran, dan sebagainya.
“Serta berkenan mengaudit kementerian kami, sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi dan kebocoran anggaran negara,” ujarnya.
Sementara itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Haerul Saleh juga menyambut baik semangat bekerja yang dihadirkan oleh Kementerian PKP.
“Saya selalu ingat pesan Presiden Prabowo Subianto pelaksanaan program pemerintah harus dijalankan sesuai prosedur dan ketentuan. Untuk itu, kami harap pelaksanaan program di Kementerian PKP harus matang dari sisi perencanaannya,” ujar Haerul.
