BP Tapera Fasilitasi Tenaga Kesehatan untuk Miliki Rumah dengan KPR Bersubsidi dan FLPP

Majalah Intra, Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melakukan kolaborasi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Bank BTN (Persero) Tbk dengan menggandeng Kementerian Kesehatan (Kemenkes) guna memfasilitasi Tenaga Kesehatan Indonesia untuk memiliki rumah pertamanya melalui KPR Bersubsidi Tapera dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Penyerahan kunci rumah dilaksanakan secara simbolis pada Senin (28/4) di Perumahan Delta Asri Kendal Jawa Tengah diikuti secara serentak di delapan titik yang tersebar di seluruh Indonesia meliputi Aceh, Sumatera Utara, Karawang, Pontianak, Kupang, Jawa Tengah dan Papua bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Kesehatan, Komisioner BP Tapera, Gubernur Jawa Tengah dan Direktur Consumer Banking Bank BTN (Persero) Tbk.

Menteri PKP, Maruarar Sirait menyampaikan di era Presiden Prabowo pemerintah berkomitmen penuh untuk menyediakan rumah berkualitas bagi rakyat . “Saat ini rumah subsidi disiapkan petani, nelayan, tenaga migran dan tenaga Kesehatan Indonesia, ke depan Kementerian PKP, BP Tapera dan BTN sedang mempersiapkan skim sehingga ART juga bisa memiliki rumah bersubsidi,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP dan BP Tapera untuk kuota 30 ribu yang disiapkan untuk Tenaga Kesehatan Indonesia. Dimana terdiri dari sebanyak 15.000 unit rumah untuk Perawat, 10.000 unit rumah untuk Bidan dan 5.000 unit rumah bagi tenaga Kesehatan Indonesia.

“Kami berharap tidak hanya rumah yang dibangun tetapi juga perumahan yang meliputi sarana pendidikan, kesehatan dan hiburan,” ucap Budi.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi yang turut hadir dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa tahun 2025, Jawa Tengah memiliki target rumah subsidi sebanyak 20 ribu dengan menggunakan bahan dari sampah yang didaur ulang. “Melalui program yang dicanangkan pemerintah ini maka Satu KK, Satu Rumah layak Huni dapat terwujud,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa saat ini BP Tapera dan Kementerian PKP terus berkolaborasi dan melakukan langkah solid menggandeng berbagai Kementerian dan Lembaga ini secara intensif dan tanpa menunggu waktu lama dapat diwujudkan termasuk dengan Kementerian Kesehatan.

“Ini merupakan wujud nyata atas gerak cepat kolaborasi lintas sektor pada ekosistem perumahan,” ucapnya.

Segmentasi penyaluran dana FLPP terus dilakukan guna mempercepat penyaluran dana FLPP yang tahun ini ditargetkan mencapai 220 ribu unit rumah. Bahkan ke depan, Kementerian PKP akan menaikkan jumlah penyaluran seiring dengan penambahan penghasilan bagi MBR untuk memiliki rumah subsidi.

Terhitung 28 April 2025, BP Tapera telah menyalurkan dana untuk rumah subsidi sebanyak 76.603 unit rumah senilai Rp9,47 Triliun.

Khusus untuk provinsi jawa Tengah, kinerja penyaluran KPR subsidi periode 1 Januari – 28 April 2025 menduduki posisi kedua secara nasional yaitu sebanyak 6.832 unit rumah senilai Rp812, 94 miliar.

“Saat ini semakin besar peluang masyarakat untuk memiliki rumah subsidi karena pemerintah telah menaikkan batas penghasilan MBR mulai dari batas atas Rp8,5 juta per bulan hingga Rp14 juta per bulan berdasarkan 4 zonasi wilayah. Segera saja menfaatkan peluang ini karena kuota masih banyak tersedia. Yang penting memenuhi persyaratan yang ada dan belum memiliki rumah,” jelas Komisioner Heru.