Trans Metro Dewata Berenti Beroperasi, Dishub Bali: Sepenuhnya Wewenang Kementerian Perhubungan
Pemprov Bali sedang mencari solusi sementara agar kebutuhan transportasi publik tetap terpenuhi hingga layanan Trans Metro Dewata dapat beroperasi kembali.
Majalah Intra, Bali – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta menanggapi penghentian operasi layanan Trans Metro Dewata mulai tahun 2025. Ia mengatakan, layanan ini sepenuhnya merupakan program milik dan dikelola oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), bukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
“Keputusan penghentian Trans Metro Dewata sepenuhnya berada di tangan Kementerian Perhubungan. Pemprov Bali tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan ataupun penghentian layanan tersebut,” ujar Samsi Gunarta di Denpasar, mengutip baliberkaya.com, Jumat (3/1/2025).
Ia mengatakan, Pemprov Bali diberitahu soal penghentian program ini oleh Kemenhub untuk anggaran tahun 2025. Menurut dia, layanan transportasi publik tersebut telah mulai diminati masyarakat, khususnya di kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.
“Trans Metro Dewata telah menjadi kebutuhan masyarakat Bali, membantu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan mendukung pengurangan emisi,” ucapnya.
Pemprov Bali, kata dia, memiliki opsi untuk melanjutkan pengoperasian bus tersebut. Namun, hal ini membutuhkan alokasi anggaran sekitar Rp 80 miliar per tahun. Namun, APBD 2025 yang disahkan pada Oktober 2024 belum mencakup anggaran ini.
“Karena keterbatasan waktu, kami belum dapat memasukkan anggaran tersebut dalam APBD 2025. Namun, kami berkomitmen untuk mencari solusi terbaik agar layanan ini tidak berhenti begitu saja,” ucap Samsi.
Untuk memastikan mobilisasi masyarakat tidak terganggu terlalu berat, Pemprov Bali sedang mencari solusi sementara agar kebutuhan transportasi publik tetap terpenuhi hingga layanan Trans Metro Dewata dapat beroperasi kembali.
“Kami sedang mengkaji berbagai opsi, termasuk optimalisasi transportasi lain dan kerja sama dengan pihak terkait, untuk memastikan masyarakat Bali tetap memiliki akses ke transportasi umum,” ujar Samsi.
Untuk memastikan keberlanjutan layanan, Pemprov Bali akan melakukan pembahasan intensif dengan Kemenhub. Negosiasi ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan layanan Trans Metro Dewata sambil mencari sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Sebagai langkah awal, Pemprov Bali telah menganggarkan pembelian layanan untuk satu koridor pada tahun 2025. Samsi menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sangat penting dalam memastikan masyarakat tetap memiliki akses ke transportasi umum yang andal dan berkualitas.
“Kami memahami urgensi ini, dan pembahasan dengan Kemenhub menjadi prioritas untuk menjaga layanan yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bali,” ujar Samsi.
