DPRD DKI Jakarta Pinta MRT Rambah Sektor Bisnis Non-Farebox
PT MRT Jakarta bisa memanfaatkan aset stasiun yang dimiliki agar dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk beriklan.
Majalah Intra, Jakarta – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya meminta PT MRT Jakarta melakukan terobosan untuk meraih pendapatan selain dari penjualan tiket (non-farebox).
“Mengembangkan aspek bisnis perusahaan yang tidak hanya bergantung pada jumlah penumpang,” kata Wakil Bendahara II Fraksi PKS, Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi di Jakarta, mengutip dprd-dkijakartaprov.go.id, Senin (11/11/2024).
PT MRT Jakarta, kata dia, bisa memanfaatkan aset stasiun yang dimiliki agar dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk beriklan. Dengan begitu, dapat meningkatkan dividen yang diberikan kepada Pemprov DKI setiap tahun.
Apalagi, PT MRT Jakarta sedang membangun jalur Fase 2A. Terdiri dari tujuh stasiun bawah tanah, yakni Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota dengan total panjang jalur sekitar 5,8 kilometer.
Lalu, rencananya akan mengembangkan Fase 2B yang terdiri dari dua stasiun bawah tanah, yakni Mangga Dua dan Ancol, serta satu depo di Ancol Marina dengan total panjang jalur sekitar 6 kilometer.
“Peluang ini harus dimanfaatkan dengan penambahan perpanjangan jalur MRT,” ucap Nabilah.
Sebelumnya, usulan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) karena adanya kebutuhan perubahan modal dasar untuk menampung penyertaan modal daerah (PMD) sebagai dukungan pembangunan jalur MRT Fase 2A dan Fase 2B.
