Efisiensi Anggaran untuk Apa, Benarkah untuk Modal Danantara?

Oleh: Dr. Ilham, ST. MT
Penelaah Kebijakan dan Peneliti Independen

Majalah Intra, Jakarta – Efisiensi anggaran merupakan salah satu kebijakan yang sering dikedepankan dalam tata kelola keuangan negara. Dalam praktiknya, efisiensi ini sering dikaitkan dengan berbagai kepentingan, mulai dari penghematan belanja negara hingga pengalokasian dana untuk sektor-sektor prioritas. Namun, pertanyaan yang kerap muncul adalah: untuk siapa sebenarnya efisiensi anggaran ini? Benarkah efisiensi tersebut digunakan untuk modal bagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Danantara yang bertugas mengurus dan mengelola aset negara? Bagaimana dengan sektor lain yang juga memerlukan perhatian, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penyediaan lapangan kerja?

Danantara: Badan Baru dalam Pengelolaan Aset Negara

Danantara adalah singkatan dari Daya Anagata Nusantara, sebuah badan pengelola investasi yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Lembaga baru ini rencananya akan diluncurkan pada 24 Februari 2025.

Tugas Danantara adalah mengelola semua aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk dividen atau keuntungan dari penyelenggaraan usahanya. Jika selama ini keuntungan BUMN menjadi penerimaan negara bukan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kini dana tersebut akan dialihkan ke Danantara untuk diinvestasikan. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan tentang transparansi dan prioritas alokasi anggaran negara.

Efisiensi Anggaran dalam Perspektif Kebijakan Negara

Efisiensi anggaran sering kali diklaim sebagai langkah strategis untuk memastikan penggunaan dana negara lebih optimal. Pemerintah beralasan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Namun, dalam implementasinya, efisiensi anggaran juga kerap menimbulkan kontroversi.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak sektor yang mengalami pemangkasan anggaran dengan dalih efisiensi. Sementara itu, pemerintah tetap mengalokasikan dana dalam jumlah besar untuk menyokong beberapa BUMN, termasuk Danantara yang berperan dalam mengelola aset negara. Hal ini memicu pertanyaan di kalangan masyarakat dan akademisi: apakah efisiensi anggaran ini benar-benar demi kepentingan rakyat, atau justru untuk menyokong kepentingan korporasi negara?

Danantara dan Perannya dalam Pengelolaan Aset Negara

Danantara sebagai BUMN memiliki mandat untuk mengelola aset negara yang bersifat strategis. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini mendapatkan aliran dana yang cukup besar untuk menjalankan operasinya. Tujuannya tentu saja agar aset negara dapat dikelola dengan lebih profesional dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara.

Namun, ada kritik yang menyatakan bahwa kucuran dana besar ke BUMN seperti Danantara justru berpotensi mengabaikan sektor lain yang lebih mendesak. Beberapa program pendidikan dan kesehatan mengalami pemangkasan anggaran dengan alasan efisiensi, sementara pada saat yang sama dana besar diberikan untuk memperkuat modal BUMN. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam alokasi anggaran negara.

Protes dari Siswa di Papua dan Mahasiswa di Jakarta

Protes terhadap kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya datang dari akademisi dan pemerhati kebijakan, tetapi juga dari siswa di Papua dan mahasiswa di Jakarta. Di Papua, siswa mengkritik efisiensi anggaran yang digunakan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai bahwa MBG bukanlah kebutuhan utama mereka, dan sebaliknya, mereka lebih membutuhkan pendidikan gratis yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Sementara itu, mahasiswa di Jakarta menyuarakan keprihatinan mereka terhadap pemangkasan anggaran pendidikan. Mereka berpendapat bahwa efisiensi anggaran seharusnya tidak dilakukan pada sektor pendidikan, terutama pada program-program yang berpotensi menimbulkan kebocoran dana. Mereka menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan bukanlah sekadar pendukung program lain, melainkan kebutuhan utama rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara.

Pendidikan: Fondasi Masa Depan yang Terabaikan?

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang paling terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran. Dalam beberapa tahun terakhir, anggaran pendidikan mengalami fluktuasi dengan beberapa kali pemangkasan. Akibatnya, banyak program beasiswa, pembangunan sekolah, hingga peningkatan kesejahteraan guru yang terkena imbasnya.

Pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama dalam pembangunan bangsa. Dengan kualitas pendidikan yang baik, negara dapat mencetak sumber daya manusia yang kompetitif dan siap bersaing di tingkat global. Namun, jika anggaran untuk sektor ini terus dipangkas dengan alasan efisiensi, bagaimana mungkin kita dapat membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang?

Kesehatan, Infrastruktur, dan Subsidi Energi: Kebutuhan Mendesak yang Terabaikan

Selain pendidikan, sektor kesehatan juga mengalami dampak dari kebijakan efisiensi anggaran. Banyak program kesehatan, termasuk layanan kesehatan gratis dan subsidi obat-obatan, yang mengalami pengurangan atau bahkan dihentikan. Padahal, akses terhadap layanan kesehatan yang baik merupakan hak dasar setiap warga negara.

Di sisi lain, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan dan jembatan juga membutuhkan pembiayaan yang besar. Infrastruktur yang baik tidak hanya menunjang perekonomian, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika anggaran untuk pembangunan infrastruktur terus dipangkas, maka mobilitas masyarakat dan distribusi barang dapat terganggu, yang pada akhirnya berdampak pada ekonomi nasional.

Subsidi gas 3 kg yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah juga menjadi perhatian. Banyak masyarakat khawatir bahwa efisiensi anggaran akan menyebabkan pengurangan subsidi energi ini, sehingga meningkatkan beban hidup mereka. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan kembali kebijakan ini agar rakyat tidak semakin tertekan.

Penyediaan Lapangan Kerja: Isu Krusial dalam Efisiensi Anggaran

Selain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, penyediaan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia juga menjadi masalah yang mendesak. Jika efisiensi anggaran dilakukan dengan mengorbankan sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja, maka pengangguran akan semakin meningkat. Kurangnya lapangan kerja telah memunculkan gerakan sosial dengan tagar #KaburAjaDulu, yang mencerminkan keresahan masyarakat akan kondisi ekonomi yang semakin sulit.

Masyarakat menginginkan kebijakan yang tidak hanya efisien dalam penggunaan anggaran, tetapi juga mampu menciptakan kesejahteraan bagi mereka. Jika kebijakan efisiensi hanya berfokus pada keuntungan negara tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin menurun.

Reorientasi Kebijakan: Menata Ulang Prioritas Anggaran Negara

Sudah saatnya pemerintah meninjau kembali kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan. Efisiensi seharusnya tidak hanya menjadi alat untuk menekan pengeluaran, tetapi juga harus diiringi dengan strategi yang tepat agar tidak mengorbankan sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, energi, dan penciptaan lapangan kerja.

Kesimpulan

Pemerintah harus lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat. Jangan sampai efisiensi anggaran hanya menjadi alasan untuk memangkas belanja sosial, sementara dana besar justru dialihkan untuk kepentingan bisnis BUMN. Dengan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan rakyat, kita dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.