Kendaraan ODOL: Realita dan Fakta

Dr. Ilham, ST., MT
Penelaah Kebijakan   dan Peneliti  Independen

Majalah Intra, Jakarta – Kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih, atau yang dikenal dengan istilah ODOL (Over Dimension Over Loading), telah menjadi salah satu permasalahan paling serius di Indonesia dalam sektor transportasi dan logistik. Tidak hanya merugikan infrastruktur, keberadaan truk ODOL juga mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Seiring waktu, fenomena ini terus berjalan, membawa dampak yang semakin besar bagi masyarakat dan negara.

Definisi dan Dampak ODOL

ODOL merujuk pada kendaraan, terutama truk, yang membawa muatan lebih dari kapasitas atau dimensi yang telah ditetapkan dalam peraturan lalu lintas. Modifikasi pada truk ini sering kali dilakukan tanpa memperhitungkan standar keselamatan yang memadai, yang meningkatkan risiko kecelakaan dan kerusakan jalan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat bahwa kerugian negara akibat kerusakan infrastruktur yang disebabkan oleh truk ODOL mencapai Rp43,5 triliun per tahun. Dampak besar ini menciptakan tantangan bagi pemerintah dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur jalan raya.

Upaya Pemerintah dan Tantangannya

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mencapai “Zero ODOL” pada tahun 2023, sebagai upaya untuk mengatasi masalah kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih yang terus merugikan infrastruktur serta mengancam keselamatan pengendara. Berbagai langkah telah diambil oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan ini, tantangan besar masih selalu ada dan menjadi penghalang agar keluar dari permasalahan ODOL yang ada adalah INFLASI yang dimana kementerian/lembaga yang memiliki tugas pokok ini juga tidak memberikan solusi.

Optimalisasi Jembatan Timbang (UPPKB)

Salah satu langkah penting yang dilakukan pemerintah adalah optimalisasi Jembatan Timbang (UPPKB) yang tersebar di berbagai titik di Indonesia. Jembatan Timbang berfungsi untuk memeriksa muatan truk dan memastikan kendaraan yang melintas tidak melebihi kapasitas yang telah ditentukan. Pemerintah telah meningkatkan pengawasan di seluruh UPPKB untuk memastikan bahwa truk-truk yang melanggar aturan ODOL dapat segera terdeteksi dan diberi sanksi. Penegakan hukum yang dilakukan di titik-titik UPPKB ini menjadi bagian penting dalam pengendalian kendaraan ODOL di jalan raya. Namun nyatanya kendaraan yang diwajibkan masuk ke UPPKB malah tidak melakukan itu, bila masukpun terkadang pengemudinya melakukan hubungan komunikasi dengan bekingnya untuk tidak mendapatkan tindakan tegas oleh petugas yang menindak di UPPKB, dimana ini terjadi beberapa waktu lalu di UPPKB Balonggandu yang sempat Vila di media sosial. Ada juga alih alih masuk ke UPPKB dengan arahan petugas, malah pengemudinya melakukan tindakan fatal dengan menabrak petugas yang mengarahkan masuk sehingga menyebabkan meninggalnya petugas tersebut.

Implementasi Teknologi Weight In Motion (WIM)

Pemerintah juga mengadopsi teknologi canggih untuk memperkuat penegakan hukum terhadap truk ODOL, salah satunya adalah Weight In Motion (WIM). Teknologi ini memungkinkan pengukuran berat kendaraan secara otomatis tanpa menghentikan kendaraan. Sejauh ini, WIM telah dipasang di 10 titik jalan tol di Indonesia dan diharapkan akan terus ditambah. Teknologi ini terintegrasi dengan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Polri, yang memungkinkan penegakan hukum yang lebih efisien dan meminimalisir penyimpangan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan penindakan terhadap kendaraan ODOL dapat dilakukan secara lebih tepat dan efektif. Namun sayang jumlah dan titik penempatannya  sangat sedikit.

Sosialisasi dan Edukasi kepada Pelaku Industri dan Masyarakat

Selain langkah teknis, sosialisasi dan edukasi menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya pemerintah dalam menanggulangi ODOL. Kementerian Perhubungan telah melakukan berbagai kampanye untuk meningkatkan kesadaran pelaku industri logistik dan masyarakat umum akan bahaya serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh truk ODOL. Edukasi ini bertujuan untuk mengubah perilaku pengemudi dan pelaku industri agar lebih mematuhi peraturan yang ada dan menghindari praktik-praktik ilegal yang dapat merugikan banyak pihak, baik dari segi keselamatan maupun kerusakan infrastruktur. Sayangnya upaya ini masih kurang berhasil karena tidak patuhnya pemilik barang dan pemilik angkutan barang dan logistik itu sendiri makin bertambah parah pengemudi yang diperkerjakan pemilik angkutan barang dan logistik adalah pengemudi yang tidak memiliki kompetensi dan semakin parahnya lagi sistem kerja pengemudi dengan pemilik angkutan barang berupa pekerja lepas.

Tantangan yang Dihadapi Pemerintah

Namun, meskipun berbagai langkah telah diambil, pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan besar dalam mewujudkan kebijakan Zero ODOL. Salah satunya adalah resistensi dari pelaku industri logistik yang khawatir pembatasan terhadap truk ODOL akan meningkatkan biaya operasional mereka. Banyak perusahaan merasa bahwa pembatasan muatan ini akan memperlambat proses distribusi barang dan menambah biaya logistik, yang pada akhirnya dapat berdampak pada harga barang yang lebih tinggi di pasar. Namun Pelaku Industri sendiri hanya mengharapkan dari pemerintah tanpa melakukan perbaikan dan manajemen yang lebih baik dan efisien dari pelaku industri itu sendiri. Alih-alih melakukan perbaikan manajemen yang lebih baik dan efisien, malah permasalahan ini menakut-nakuti dan cenderung ingin menekan pengambil keputusan yang berada di pemerintahan. Terkadang dengan menggunakan kekuatan dari oknum-oknum di penegak hukum dan pemerintahan itu sendiri yang memiliki jabatan tinggi.

Penegakan Hukum yang Tidak Konsisten

Tantangan lainnya adalah penegakan hukum yang masih kurang konsisten di lapangan. Meskipun ada sistem dan teknologi yang telah diterapkan, pengawasan yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia menjadi hambatan utama. Di banyak daerah, pengawasan terhadap truk ODOL masih terbatas, dan penindakan terhadap pelanggaran sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya personel yang terlatih serta infrastruktur yang memadai, dan diperparah adanya pelindung atau bekingan untuk menekan petugas yang bertugas saat itu

Keterbatasan Fasilitas Pengawasan

Selain itu, keterbatasan fasilitas pengawasan juga menjadi hambatan besar dalam upaya penegakan hukum. Di banyak daerah, fasilitas pengawasan seperti Jembatan Timbang dan sistem WIM masih terbatas, sehingga banyak kendaraan ODOL yang dapat melintas tanpa terdeteksi. Oleh karena itu, untuk mencapai target Zero ODOL, pemerintah perlu memperkuat fasilitas pengawasan ini dan memastikan bahwa teknologi yang ada dapat diimplementasikan secara merata di seluruh Indonesia.

Secara keseluruhan, meskipun berbagai langkah sudah diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ODOL, tantangan yang dihadapi sangat besar. Diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan guna memastikan jalan raya Indonesia lebih aman, infrastruktur lebih terjaga, dan keselamatan pengemudi terjamin serta pengguna jalan raya lainnya aman, nyaman dan selamat.

Masalah yang Dihadapi Kementerian Perhubungan

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di bawah Kementerian Perhubungan memiliki keterbatasan dalam menindak pelanggaran ODOL di jalan. Penindakan hanya bisa dilakukan di Jembatan Timbang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang memiliki kewenangan terbatas, dimana hanya dapat melakukan Penegakkan Hulum hanya di Jembatan Timbang, dan Bila Di Jalan Raya harus di dampingi petugas Kepolisian dimana  terkadang sulit dalam koordinasinya dan biaya dikeluarkan juga tinggi karena harus membiayai operasional dan honor petugas kepolisian yang akan bertugas oleh unit kerja yang menjadi inisiator, karena kewenangan dijalan tidak ditambah biaya yang di keluarkan bila dilakukan bersama dijalan raya bertambah menyebabkan pelanggaran yang dengan kasat mata dilihat oleh PPNS menyebabkan hanya dapat mendokumentasikan dan terkadang tidak peduli lagi dengan pelanggaran secara kasat mata terlihat. Inilah beberapa menyebabkan banyak kendaraan ODOL masih bisa bebas beroperasi tanpa pengawasan, penindakan, dan penegakkan hukum bagi angkutan barang yang melanggar yang dapat dilakukan langsung oleh PPNS. Sementara itu rencana dan konsep pengawasan angkutan barang secara elektronik yang dapat menindak pelanggaran dengan lebih cepat dan akurat belum dapat juga direalisasikan akibat keterbatasan anggaran.

Perilaku Suap dan Penegakan Hukum yang Lemah

Salah satu kendala besar dalam penegakan hukum terhadap kendaraan ODOL adalah fenomena suap yang dikenal dengan istilah “86” di jalanan. Beberapa oknum penegak hukum terkadang bermain dalam sistem ini, membuat kendaraan ODOL tetap bisa melintas tanpa hambatan. Faktor “bekingan” dari perusahaan besar juga memperburuk situasi ini, sehingga pelanggaran sering kali tidak mendapatkan sanksi yang seharusnya.

Dampak ODOL terhadap Keselamatan dan Kesejahteraan Pengemudi

Keberadaan kendaraan ODOL di jalan raya memberikan dampak serius terhadap keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lainnya. Pengemudi truk, sebagai pihak yang paling rentan, sering kali menjadi korban utama dari kebijakan muatan berlebih ini. Banyak pengemudi dipaksa membawa muatan yang melebihi kapasitas yang telah ditentukan tanpa memperhitungkan potensi risiko kecelakaan. Truk dengan muatan berlebih dapat memperburuk keseimbangan dan kestabilan kendaraan, meningkatkan jarak pengereman, serta menambah beban pada jalan raya, yang berujung pada kecelakaan yang fatal.

Kecelakaan yang disebabkan oleh truk ODOL tidak hanya berisiko menyebabkan kerugian materiil, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang besar, terutama bagi keluarga pengemudi yang menjadi korban. Banyak dari mereka yang meninggal dunia dalam kecelakaan, menyebabkan kehilangan tulang punggung ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Lebih jauh lagi, kecelakaan yang melibatkan truk ODOL juga berpotensi merenggut nyawa orang lain, termasuk generasi muda dan anak-anak yang kebetulan berada di lokasi kejadian. Dalam skala yang lebih luas, dampak ini dapat memperburuk angka kemiskinan dan mengancam keberlangsungan generasi penerus bangsa.

Peran Kementerian dan Lembaga Terkait

Peran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Bappenas berperan dalam merancang kebijakan jangka panjang terkait pembangunan infrastruktur yang mendukung pengurangan kendaraan ODOL. Badan ini bertanggung jawab untuk merencanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang lebih tahan terhadap beban kendaraan serta merumuskan strategi pembangunan yang mengedepankan aspek keberlanjutan dan keselamatan transportasi, seiring dengan upaya pengurangan truk ODOL.

Peran Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan memiliki peran dalam pengalokasian dana untuk peningkatan infrastruktur dan penegakan hukum terhadap kendaraan ODOL. Kerugian negara akibat kerusakan infrastruktur yang disebabkan oleh truk ODOL mencapai miliaran rupiah. Kementerian Keuangan juga bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran untuk optimalisasi sistem pengawasan, seperti pengembangan teknologi WIM dan peningkatan fasilitas pengawasan Jembatan Timbang guna mendukung keberhasilan kebijakan Zero ODOL.

Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian memegang peranan penting dalam pengawasan dan regulasi industri manufaktur kendaraan bermotor di Indonesia. Kementerian ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kendaraan yang diproduksi dan beredar di pasaran memenuhi standar teknis yang ditetapkan, termasuk pembatasan dimensi dan muatan. Upaya pencegahan terjadinya ODOL diawali sejak tahap produksi, dengan memastikan bahwa kendaraan yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang aman dan tidak mudah dimodifikasi untuk membawa muatan berlebih.

Kementerian Perdagangan

Sebagai pengatur kebijakan perdagangan, Kementerian Perdagangan berperan dalam mengawasi distribusi barang di Indonesia, memastikan bahwa distribusi tidak menyebabkan kendaraan membawa muatan yang melampaui kapasitas. Melalui pengawasan yang ketat terhadap distribusi barang, kementerian ini diharapkan memiliki berkomitmen untuk mendorong praktik perdagangan yang berkelanjutan dan mencegah adanya distribusi barang secara berlebihan yang dapat memicu penggunaan kendaraan ODOL, jika perlu dilakukan pengawasan dan penindakan sebelum keluar kawasan atau industri barang itu sendiri. Namun, kekhawatiran akan potensi kenaikan inflasi membuat Kementerian ini belum sepenuhnya mendukung penegakan kebijakan Zero ODOL.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas infrastruktur jalan di Indonesia. Kerusakan infrastruktur yang disebabkan oleh truk ODOL sangat merugikan negara, dengan estimasi kerugian mencapai Rp43,5 triliun per tahun. Kementerian PUPR mendukung penuh upaya penegakan hukum terhadap kendaraan ODOL agar kerusakan infrastruktur dapat diminimalkan, dan jalan raya tetap aman serta layak digunakan.

Kepolisian Republik Indonesia

Sebagai salah satu  unit kerja pemerintah membidangi masalah penegakkan hukum peran kepolisian tentunya sangat krusial dalam hal mengatasi dan menindak secara langsung Kendaraan ODOL ini, instrumen aturan yang telah ada sanggatlah membuat kepolisian dapat langsung menegakkan hukum, mulai kendaraan akan diregistrasikan, saat dioperasikan, serta saat melakukan perpanjangan kelengkapan administrasi registrasi kendaraan tahunan, ruang waktu tempat yang leluasa untuk menegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan Barang yang terindikasi ODOL sangat besar. Namun Apa hendak di kata, salah satu unsur pemerintah dalam hal penegakkan hukum ternyata masih banyak masalah di internal kepolisian itu sendiri dengan adanya oknumnya yang masih melakukan tindakan yang kurang pantas dan terkadang menyakiti rasa keadilan masyarakat di lapangan dengan melakukan penyampaian peristiwa yang dialaminya melalui media sosial saat berurusan dengan oknum polisi yang bertugas di jalan. Kita ketahui Kapolri dan Petinggi di Kepolisian Republik Indonesia tak henti-hentinya menegaskan kepada anggotanya untuk tidak melakukan tindakan yang menyakiti hati masyarakat namun tetap saja ada oknum anggota kepolisian yang melakukan perbuatan tidak terpuji. Bagaimana melakukan penegakkan hukum terhadap Angkutan barang yang ODOL, apabila oknum penegak hukum itu sendiri yang melanggar hukum.

Peran Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan berperan dalam menanggulangi dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh truk ODOL, terutama terkait dengan kecelakaan dan polusi udara. Kendaraan yang membawa muatan berlebih berisiko tinggi menyebabkan kecelakaan, yang berdampak langsung pada kesehatan pengemudi dan masyarakat. Kementerian ini juga berfokus pada peningkatan layanan kesehatan di daerah-daerah yang rawan kecelakaan, serta mendukung kampanye keselamatan jalan untuk mengurangi angka kecelakaan fatal yang melibatkan kendaraan ODOL.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Pendidikan keselamatan berkendara masih kurang diperhatikan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Meskipun saat ini sudah ada upaya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan untuk memperkenalkan pendidikan lalu lintas, masih banyak yang belum memahami pentingnya keselamatan berkendara sejak dini. Padahal, pengajaran mengenai aturan lalu lintas sanggatlah penting untuk membangun kesadaran dan disiplin para pengemudi di masa depan.

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berperan penting dalam mengkoordinasikan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Kemendagri diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap truk ODOL di wilayah masing-masing. Hal ini termasuk memberikan dukungan administratif dan logistik kepada pemerintah daerah untuk memperkuat implementasi kebijakan Zero ODOL, serta memastikan adanya keseragaman dalam penerapan aturan di seluruh Indonesia.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

BKPM memiliki peran strategis dalam mendorong investasi yang berkelanjutan dan sesuai regulasi di sektor transportasi dan logistik. BKPM dapat memfasilitasi investasi yang mendukung pengembangan sistem transportasi yang efisien dan ramah lingkungan, serta memastikan bahwa pelaku usaha dalam sektor ini mematuhi standar keselamatan dan regulasi yang berlaku, termasuk mencegah praktik ODOL yang dapat merugikan infrastruktur dan keselamatan.

Tata Niaga yang Tidak Pro-Keselamatan

Masalah tata niaga logistik di Indonesia juga menjadi faktor yang memperburuk masalah ODOL. Praktik distribusi barang yang mengabaikan keselamatan sering kali menyebabkan kendaraan bermuatan berlebih, terutama di rute-rute tertentu. Misalnya, distribusi semen dari Sumatera ke Pulau Jawa melalui jalur darat yang melibatkan kendaraan berat. Volume pergerakan kendaraan yang meningkat membuat risiko ODOL semakin besar. Sistem distribusi yang lebih tertata, dengan mengedepankan moda transportasi yang lebih aman seperti kereta api atau kapal laut, dapat mengurangi volume kendaraan berat di jalan raya dan meminimalisir potensi ODOL.

Peran Pelaku Industri Logistik dan Produsen Barang

Pelaku industri logistik dan angkutan barang memiliki peran besar dalam mendukung kebijakan Zero ODOL. Beberapa langkah konkret yang telah diambil antara lain:

• Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo): Mengedukasi anggotanya tentang pentingnya mematuhi aturan muatan dan menggunakan teknologi pemantauan yang lebih baik untuk memastikan muatan kendaraan sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan.
• PT Semen Indonesia Tbk: Sebagai salah satu perusahaan besar, PT Semen Indonesia juga terlibat dalam mengurangi penggunaan truk ODOL. Namun dalam klarifikasinya terkait kecelakaan truk pengangkut semen di Bali pada Februari 2025, petinggi perusahaan ini menyatakan bahwa pembatasan muatan yang terlalu ketat berpotensi menyebabkan kerugian industri dan meningkatkan inflasi. Meski demikian, perusahaan ini telah mulai meningkatkan efisiensi logistik dan mengurangi ketergantungan pada truk ODOL.

Kesimpulan

Keberadaan kendaraan ODOL di Indonesia tidak hanya menjadi ancaman bagi keselamatan pengguna jalan, tetapi juga merusak infrastruktur dan berpotensi membawa dampak sosial yang besar. Diperlukan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Upaya penegakan hukum yang lebih tegas, ditambah dengan edukasi kepada pengemudi dan masyarakat, serta peningkatan fasilitas pengawasan, adalah langkah-langkah penting untuk mewujudkan jalan raya yang lebih aman dan bebas dari kendaraan ODOL.