Catatan Penting Dalam Arus Balik Lebaran 2025 di Sejumlah Ruas Jalan Nasional

Oleh: Dr. Ilham, ST., MT.
Penelaah Teknis Kebijakan dan Peneliti Independen

Majalah Intra, Jakarta – Arus balik Lebaran 2025 kembali menjadi sorotan utama nasional. Sejumlah ruas jalan nasional di Indonesia menyaksikan lonjakan luar biasa dalam volume kendaraan, menciptakan tantangan besar dalam pengelolaan lalu lintas yang aman, tertib, dan efisien. Dari roda dua hingga roda empat, serta keberadaan angkutan barang besar, semua berkontribusi terhadap kompleksitas situasi lalu lintas pasca-Lebaran ini.

Catatan ini mencoba mengurai berbagai dinamika di lapangan, mengangkat catatan-catatan penting yang terjadi selama arus balik, serta memberikan masukan konstruktif sebagai bahan evaluasi pengambil kebijakan menjelang penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026.

Lonjakan Kendaraan Pribadi dan Keberadaan Angkutan Barang

Selama periode arus balik, kepadatan kendaraan roda dua dan roda empat mendominasi ruas-ruas jalan nasional strategis seperti Pantura, Lintas Timur Sumatera, dan jalur selatan Jawa. Yang mencolok, masih terlihatnya angkutan barang bersumbu tiga atau lebih di jalan nasional, meskipun telah dikeluarkan larangan operasional selama arus balik.

Kehadiran kendaraan besar di tengah padatnya arus balik menimbulkan kemacetan, mempersempit ruang manuver kendaraan pribadi, dan meningkatkan risiko kecelakaan. Pengendara sepeda motor kerap terjepit di antara truk besar dan bahu jalan—sebuah kondisi yang menuntut intervensi kebijakan dan pengawasan yang lebih tegas.

Rekayasa Lalu Lintas: Dinamis dan Responsif

Rekayasa lalu lintas menjadi solusi utama dalam mengurai kemacetan arus balik. Di lapangan, petugas tidak sekadar mengatur, melainkan mengambil keputusan cepat dan tepat berdasarkan dinamika kondisi jalan. Mulai dari sistem buka-tutup, pengalihan arus, hingga pembatasan waktu operasional, semua dilakukan secara real-time.

Pentingnya fleksibilitas dalam manajemen lalu lintas terbukti krusial. Kolaborasi antar sektor yaitu Dinas Perhubungan, Kepolisian, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD Kelas II Yogyakarta), Dinas Perhubungan Kabupaten dan Kota di DI Yogyakarta, hingga unsur masyarakat yang mewujudkan tata kelola yang responsif. Ke depan, penguatan teknologi transportasi cerdas dan integrasi data lintas lembaga harus menjadi prioritas kebijakan.

Fenomena “Pak Ogah”: Ancaman Ketertiban Jalan

Di balik kerumitan lalu lintas, muncul kembali persoalan klasik: hadirnya oknum masyarakat yang bertindak sebagai pengatur lalu lintas tidak resmi atau “Pak Ogah”. Mereka meminta imbalan dari kendaraan yang keluar-masuk gang ke jalan utama, mengacaukan alur kendaraan dan menambah kemacetan.

Fenomena ini harus diberantas dengan penegakan hukum dan edukasi publik. Jalan nasional adalah fasilitas publik yang harus dijaga ketertiban dan keselamatannya oleh petugas resmi, bukan dikelola oleh individu dengan kepentingan pribadi.

Penutupan Jalur Putar Balik dan Crossing: Solusi Terukur

Penutupan jalur putar balik dan crossing menjadi langkah strategis untuk meminimalisir perlambatan arus. Meski sempat menimbulkan ketidaknyamanan, kebijakan ini terbukti efektif mengurangi potensi kemacetan dan kecelakaan.

Dengan konsep “zero crossing”, kendaraan diarahkan ke simpang dan bundaran terorganisasi yang lebih aman. Langkah ini perlu menjadi standar nasional dalam rekayasa lalu lintas di jalur padat.

Tegas Tapi Terukur: Kunci Penegakan Hukum di Jalan

Penegakan hukum dilakukan secara konsisten terhadap pengemudi yang melanggar aturan, seperti melawan arus, berhenti sembarangan, atau kelebihan muatan. Penindakan dilakukan dengan pendekatan humanis namun tidak kompromi, termasuk penerapan tilang elektronik dan manual.

Edukasi publik tetap dijalankan untuk membangun kesadaran, namun harus ditopang oleh tindakan tegas untuk menjamin keselamatan seluruh pengguna jalan.

Bahu Jalan Bukan Tempat Parkir

Salah satu penyumbang kemacetan adalah kendaraan yang parkir sembarangan di bahu jalan, khususnya di depan rumah makan atau warung. Bahu jalan yang seharusnya berfungsi untuk keadaan darurat berubah menjadi lahan parkir liar.

Solusi jangka pendek adalah penertiban oleh petugas. Sementara solusi jangka panjang mencakup kewajiban pemilik rumah makan menyediakan lahan parkir sendiri serta penyediaan rest area lokal yang representatif di sepanjang jalan nasional.

Praktik Baik: Contoh dari Ruas Solo–Yogyakarta

Di ruas jalan nasional Solo–Yogyakarta, hasil koordinasi melalui Forum LLAJ di wilayah DI Yogyakarta membuahkan langkah-langkah konkret: larangan crossing, larangan aktivitas Pak Ogah, dan penertiban lahan parkir rumah makan yang menjorok ke badan jalan. Petugas dikerahkan aktif di lapangan untuk menindak pelanggaran dan menjaga kelancaran arus.

Sementara itu, di wilayah Kabupaten Klaten, langkah serupa juga dilakukan. Ditambah dengan dukungan pengelola Jalan Tol Solo–Yogyakarta yang membuka fungsional akses dari Pintu Tol Taman Mertani Yogyakarta, kemacetan arus balik di ruas nasional Solo–Yogya berhasil terurai dalam beberapa jam saja selama 3 hari terakhir ini.

Penutup: Momentum Perbaikan Sistemik

Arus balik Lebaran bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan momen evaluatif untuk menyempurnakan sistem lalu lintas nasional. Pengelolaan ruas jalan nasional harus menjadi perhatian utama, mengingat perannya sebagai tulang punggung mobilitas masyarakat.

Sinergi lintas sektor, dukungan teknologi, serta kedisiplinan pengguna jalan merupakan fondasi dari sistem transportasi yang tangguh dan adaptif. Dengan mengkaji catatan-catatan selama arus balik 2025, pengambil kebijakan memiliki bekal penting untuk merancang strategi pengaturan lalu lintas yang lebih baik untuk angkutan Lebaran 2026.

Indonesia tidak boleh lengah. Evaluasi harus dijalankan secara sistemik, bukan insidental. Karena hanya dengan pendekatan holistik, keselamatan dan kenyamanan di jalan raya bisa benar-benar terwujud.